HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Sosialisasi Maklumat Mahkamah Agung No. 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017

on Selasa, 17 Oktober 2017. Posted in Berita

Sosialisasi Maklumat Mahkamah Agung No. 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober 2017, bertempat di ruang Sidang Utama kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B  telah dilangsungkan Rapat Sosialisasi Maklumat Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.  Rapat Sosialisasi dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B Bapak MASDUKI, S.H. dan dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural, serta seluruhkaryawan dan Tenaga Pramubakti Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B. Dengan susunan acara sebagai berikut:
-    Pembukaan.
-    Pengarahan
-    Penutup

1.    Pembukaan:
Dibuka oleh bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan mengajak kepada seluruh yang hadir dalam rapat tersebut untuk tetap memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa., karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita semua bisa hadir melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan mengikuti rapat sosialisasi tersebut.



2.    Pengarahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid :
-    Bahwa menindak lanjuti maklumat Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2017 No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017., agar para pejabat dilingkungan Mahkamah Agung tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng citra wibawa MA dan peradilan-peradilan dibawahnya, karena teguran langsung yaitu pemberhentian kepada pimpinan Mahkahamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan Dibawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung.


-    Untuk Perma No 7,8,9 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan langsung dari pimpinan,  terkait juga dengan kedisiplinan baik untuk para Hakim dan para pegawai akan dibuat berita acara sekalipun juga teguran-teguran lisan .
-    Dalam penekanan Perma 7,8,9 Tahun 2016, Misalkan untuk bagian perdata, dalam Ps tidak ada biaya lain selain biaya transport dan harus transparan.
-    Terkait Jurusita yang akan melakukan pemanggilan atau pemberitahuan, diwajibkan membuat atau membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Panitera, sebagai kontrol panitera terhadap Jurusita.
-    Terkait tentang aturan tentang perilaku Pegawai Mahkamah Agung, dimana pelayanan terhadap pengguna layanan peradilan harus semakin ditingkatkan, terutama bagian informasi harus terus bersikap ramah dan juga bijaksana dalam menghadapi segala bentuk sikap para pengguna layanan peradilan.

3.    Penutup:
-    Ditutup dengan doa bersama.