HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Manual Mutu

  1. A.KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Mungkid sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, rnernpunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan pelayanan hukum yang berintikan pada kebenaran, keadilan serta kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut terdapat berbagai tantangan dimana intensitas tantangan tersebut cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan tehnologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan sendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan.

Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Mungkid sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Magelang dan seluruh warga pencari keadilan secara umum.

Dalam rangka mencapai pelayanan hukum yang berkeadilan itu, dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia), penyelenggara pelayanan hukum yang proporsional berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana hukum yang representatif serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparansi), akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui cetak pembaharuan peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung berharap proses pembaharuan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Mahkamah Agung berharap agar pembaharuan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama stakeholders lembaga peradilan dan lembaga lembaga lainnya.Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid sebagai peradilan tingkat pertama terus berusaha melakukan pembaharuan di segala bidang baik teknis maupun non tekknis guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Penyelenggaraan tugas pokok Pengadilan Negeri Mungkid berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap lembaga peradilan. 

Sesuai dengan cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung harus dipedomani oleh seluruh pengadilan di seluruh Indonesia dengan cara sebagai berikut:

  1. 1.Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen efektif dan berkeadilan.
  2. 2.Di bidang pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
  3. 3.Memiliki struktur organisasi yang tepat dan managemen organisasi yang jelas dan terukur.
  4. 4.Menyelenggarakan managemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
  5. 5.Mengelola saran prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
  6. 6.Mengelola dan membina Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kresetia obyektif, sehingga tercipta personil peradilan   yang  berintegritas  dan 

professional.

  1. 7.Di bidang pengawasan secara aktifitas terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
  2. 8.Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  3. 9.Memiliki manajemen akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
  4. 10.Modern dengan berbasis tekhnologi Informasi terpadu.

Kepuasan dan kepercayaan dari pencari keadilan hanya dapat diperoleh dengan memenuhi harapan dan keinginan melalui penerapan suatu sistem manajemen yang dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat, tepat, transparan dan melakukan perbaikan atau peningkatan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan bidang pembaharuan yang menjadi skala prioritas, Pengadilan Negeri Mungkid dituntut untuk menjadi ikon pelayanan standar peradilan yang mampu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Mungkid perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan peraturan yang sesuai, dan salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu.

Melalui penerapan sistem akreditasi penjaminan mutu, pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Mungkid bertekad untuk senantiasa konsisten dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja institusi, kepercayaan dan kepuasan para pencari keadilan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

 

  1. B.RUANG LINGKUP

Penerapan sistem akreditasi penjaminan mutu ini mencakup seluruh aktifitas manajemen, pengelolaan sumber daya, proses utama untuk menyelenggarakan peradilan dan pelayanan hukum lainnya di Pengadilan Negeri Mungkid. 

Ruang lingkup implementasi sistem untuk Pengadilan Negeri Mungkid meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit Pengadilan Negeri Mungkid meliputi:

  1. 1.Manajemen peradilan.
  2. 2.Administrasi perkara.
  3. 3.Administrasi persidangan.
  4. 4.Administrasi umum.
  5. 5.Pelayanan public.
  6. 6.Pengelolaan kas.
  7. 7.Pengadaan barang dan jasa.
  8. 8.Pengawasan.
  9. 9.Penanganan pengaduan.

Adapun unit Pengadilan Negeri Mungkid yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

  1. 1.Pimpinan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua.
  2. 2.Majelis hakim/hakim.
  3. 3.Panitera dengan dibantu:
  1. a.Panitera Muda Perdata
  2. b.Panitera Muda Pidana
  3. c.Panitera Muda Hukum
  1. 4.Panitera Pengganti.
  2. 5.Jurusita / Jurusita pengganti.
  3. 6.Sekretaris dengan dibantu:
  1. a.Kasub Bagian Umum dan Keuangan
  2. b.Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
  3. c.Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

 

  1. C.VISI 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Pengadilan Negeri Mungkid  merupakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai visi   yang   sesuai   dengan  visi   yang dimiliki  oleh Mahkamah   Agung Republik Indonesia yakni: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Mungkid yang Agung”.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Mengacu pada cetak biru tersebut, Pengadilan Negeri yang agung yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, secara ideal dapat diwujudkan sebagai berikut:

  1. 1.Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
  2. 2.Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
  3. 3.Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
  4. 4.Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
  5. 5.Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
  6. 6.Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
  7. 7.Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
  8. 8.Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  9. 9.Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
  10. 10.Modern dengan berbasis teknologi infomasi terpadu.

 

  1. D.MISI 

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Mungkid mengacu kepada Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

  1. 1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan. 
  2. 2.Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
  3. 3.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efesien.
  4. 4.Melaksanakakn tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien. 
  5. 5.Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid menetapkan program dengan kategorisasi sebagai berikut:

  1. 1.Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
  2. 2.Program peningkatan manajemen peradilan umum.
  3. 3.Program peningkatan sarana dan prasarana.

Setelah menetapkan program, kemudian menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektitivitas dan efisiensi mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung.

 

  1. E.KEBIJAKAN MUTU 

Pengadilan Negeri Mungkid sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, harus memedomani Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengamanatkan untuk terus meningkatkan pelayanan demi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. 

 

Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid mempunyai kebijakan mutu yakni: 

Berkomitmen mengoptimalkan pelayan hukum dengan beorientasi pada terpenuhinya kebutuhan para pengguna pengadilan dengan mengutamakan nilai-nilai profesionalisme, bersih dan berkeadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi

Kebijakan mutu tersebut merupakan acuan utama dalam menetapkan sasaran dan program Pengadilan Negeri Mungkid, serta akan ditinjau secara periodik untuk menjamin kesesuaiannya dengan kondisi internal dan eksternal pengadilan.

Kebijakan mutu ini harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Mungkid.

 

  1. F.BUDAYA KERJA

Suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Nilai-nilai yang menjadi kebiasaan disebut dengan budaya, dan apabila dikaitkan dengan mutu/kualitas kerja maka dinamakan budaya kerja. Budaya kerja organisasi adalah bentuk etika, sikap, perilaku dan cara pandang bersama dari kelompok yang tergabung dalam organisasi tersebut terhadap setiap masalah atau perubahan lingkungan yang bervariasi. Budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota   yang   membedakan  organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Sistem makna bersama ini, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu.

Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku Sumber Daya Manusia yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akandatang.

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Mungkid didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menentukan antara lain sebagai berikut:

  1. 1.Pejabat Penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
  1. a.Penyelenggara pelayanan pengadilan
  2. b.Pelaksana pelayanan pengadilan
  1. 2.Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
  1. a.Adil dan tidak diskriminatif
  2. b.Cermat
  3. c.Santun dan ramah
  4. d.Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
  5. e.Professional
  6. f.Tidak mempersulit
  7. g.Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
  8. h.Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
  9. i.Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang undangan yang berlaku
  10. j.Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
  11. k.Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
  12. l.Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
  13. m.Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan, dan
  14. n.Tidak menyimpang dari prosedur.

 

  1. G.MOTTO

Motto dari Pengadilan Negeri Mungkid adalah “APIK” yang mengandung makna:

A =ADIL

P =PROFESIONAL

I=INOVATIF

K=KOMUNIKATIF

 

  1. H.  KOMITMEN BERSAMA

Sesuai dengan kebijakan mutu dan mottonya, maka Pengadilan Negeri Mungkid mempunyai komitmen sebagai berikut:

Kami Pimpinan Pengadilan Negeri Mungkid, Seluruh Hakim Dan Segenap Jajaran Pegawai Berkomitmen Melakukan Pelayanan Berstandar

“Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum”

Indonesia Court Performance Excellent Secara

Adil Dan Tidak Diskrimintif

Profesional Dan Tidak Mempersulit

Inovatif

 

Komunikatif