11 Nov
User Rating: 0 / 5
Jakarta – Humas: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjalin Nota Kesepahaman Program Kepemilikan Hunian “Graha Hakim” sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan hakim, khususnya dalam hal pemenuhan hunian yang layak.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua Umum PP IKAHI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum Bersama Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu pada Selasa (14/11) di Menara 2 BTN, Jakarta Selatan
Turut hadir dalam kegiatan ini Pekindung PP IKAHI yang juga menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum. beserta jajaran Pengurus Pusat IKAHI lainnya dan para Pengurus Daerah dan Cabang IKAHI se-Indonesia yang hadir secara daring.
Melalui program tersebut diharapkan setiap anggota IKAHI di Indonesia dapat menikmati berbagai manfaat dan benefit dalam upaya memenuhi kepemilikan hunian, baik kemudahan administrasi, tarif bunga khusus yang kompetitif, hingga tenor pembiayaan yang fleksibel. (sk/ds/RS/Photo:sno)
Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi menutup Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 pada Selasa pagi, 11 November 2025, pukul 00.22 WIB di Jakarta.
Rapat yang berlangsung sejak 9 hingga 11 November 2025 ini merupakan kegiatan tahunan yang melibatkan seluruh kamar di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Kamar Pidana, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, Kamar Agama, Kamar Perdata, serta Kamar Kesekretariatan. Masing-masing kamar melalui perwakilannya memaparkan Rumusan Masalah Hukum yang kemudian dibahas secara mendalam dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Diskusi yang berlangsung mulai Senin pagi hingga Selasa dini hari tersebut berjalan dinamis dan konstruktif. Seluruh peserta aktif memberikan pandangan terhadap isu-isu hukum yang muncul dalam praktik peradilan, khususnya terhadap permasalahan yang belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Rumusan Masalah Hukum ini bertujuan untuk mengisi ruang-ruang ketidakjelasan dalam penerapan hukum, sekaligus menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan di seluruh tingkat peradilan.
Rumusan hasil diskusi selanjutnya akan dibawa ke dalam Forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung untuk dilakukan penilaian dan pengesahan. Setelah disetujui, rumusan tersebut akan ditetapkan secara resmi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sehingga memiliki kekuatan normatif sebagai pedoman bagi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, serta hakim di seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding di empat lingkungan peradilan di Indonesia.
Dalam kesempatan penutupan, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, serta seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Rapat Pleno Kamar tahun ini.
“Semoga rumusan yang telah kita sepakati bersama tidak berhenti sebagai hasil diskusi, tetapi benar-benar menjadi pedoman yang diakui dan diterapkan secara konsisten dalam proses penanganan perkara. Konsistensi dalam menetapkan putusan akan memastikan arah keadilan yang selaras, seimbang, dan saling menguatkan di setiap tingkat peradilan,” harap Ketua Mahkamah Agung dalam penutupan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025.
(AR/azh/RS/photo:Sna/Adr/Zhd)
