User Rating: 0 / 5

Jakarta-Humas: Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H. menerima kunjungan peserta Peacemaker Justice Award (PJA) 2025. Rombongan terdiri dari 130 kepala desa dan lurah terbaik yang telah mengikuti Peacemaker Training pada Juni lalu sebagai bagian dari pembentukan juru damai di tingkat desa dan kelurahan.

Di hadapan peserta PJA 2205, Kepala BUA MA menjelaskan kehadiran para peserta PJA 2025 sangat penting sebagai non-litigation peacemaker penyelesaian sengketa antarwarga di wilayahnya masing-masing.

"Kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa menjadi juru damai, segera-segera yang terjadi di masyarakat bisa segera diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian melalui perdamaian, win-win solution." pungkasnya saat menerima para peserta PJA 2025 di Gedung MA, Selasa (25/11).

Keberadaan para juru damai di desa dan kelurahan diharapkan mampu mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien tanpa harus diselesaikan di pengadilan.

"Tetapi dengan peran Bapak Ibu sekalian sebagai peacemaker, sebagai non-litigation peacemaker, sebagai hakim perdamaian desa, atau juru damai ke desa, itu yang tadi berlama-lama, yang tadi bertahun-tahun, itu bisa selesai dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, paling lama bulan." ujar Sobandi.

Kunjungan ini diharapkan dapat menambah wawasan peserta untuk lebih mengenal tugas konstitusi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi yudikatif.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Constantinus Kristomo, mengungkapkan kunjungan ini akan berdampak strategis bagi para peserta PJA 2025 dalam menjalankan perannya sebagai juru damai.

"Terima kasih atas kiprah teman-teman sebagai juru damai dan saya yakin apapun yang diberikan oleh Mahkamah Agung akan sangat membantu dalam menjalankan tugas sebagai juru damai." tutur Constantinus. (sk/ds/RS/Photo:sna/alf/sno)

User Rating: 0 / 5

Depok-Humas: Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Dr. Sobandi, S.H., M.H. menghadiri pembukaan Peacemaker Justice Award 2025 pada Senin (24/11) di Auditorium BPSDM Kementerian Hukum, Depok, Jawa Barat.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Min Usihen beserta jajaran serta para Hakim Yustisial di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Kegiatan yang digagas oleh BPHN Kementerian Hukum berkolaborasi dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini diikuti oleh 130 peserta Peacemaker Training terbaik Kepala desa/Lurah di Indonesia yang telah diseleksi dari 1.023 pendaftar.

Dalam sambutannya, Kepala BUA MA mengapresiasi BPHN Kementerian Hukum RI yang secara konsisten menginisiasi kegiatan ini sejak tahun 2023. Menurutnya gelaran ini menjadi pendorong penyelesaian sengketa di masyarakat secara damai dan kekeluargaan.

Mengapa kegiatan ini begitu penting? Karena Mahkamah Agung menyadari sepenuhnya bahwa keadilan sejati tidak selalu harus melalui meja pengadilan.” ujar Sobandi.

“Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, melalui musyawarah oleh para Peacemaker di tingkat desa dan kelurahan akan menghasilkan keadilan yang lebih tulus, langgeng, dan memberdayakan masyarakat.” tambahnya.

Dirinya berharap dengan semakin masifnya kehadiran ‘peacemaker’ di tengah masyarakat akan berdampak menurunnya perkara yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

“Harapan kita bersama sederhana. Semakin banyak sengketa yang terselesaikan dengan damai oleh Bapak/Ibu di desa, maka semakin sedikit pula kasus yang harus masuk ke pengadilan.” pungkasnya.

“Ini bukan hanya meringankan beban sistem peradilan, namun dapat menjadikan masyarakat merasakan keadilan restoratif yang nyata. Dan yang terpenting, ini menguatkan ikatan kekeluargaan di tengah masyarakat.” sambungnya menegaskan.

Pria yang juga menjabat pelaksana tugas Kepala Biro Hukum dan Humas MA itu mengungkapkan program ini telah berbuah positif dengan keberhasilan para alumni kepala desa/lurah sebagai ‘peacemaker’ yang mampu menyelesaikan sengketa antarwarga di wilayah mereka.  

Dirinya pun berharap ke depannya melalui program ini kerukunan di tengah masyarakat dapat terus terjaga.

“Semoga Bapak Ibu tetap hadir sebagai sosok pengayom bagi warga di desa dan kelurahan Bapak Ibu. Mari kita wujudkan lingkungan yang nyaman di mana setiap masalah dihadapi dengan kepala dingin dan hati yang lapang.” pesannya menutup sambutan. (sk/ds/RS/Photo:sna)