20 Jul
User Rating: 0 / 5
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengambil sumpah jabatan dan melantik Mahendra Siregar sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2022-2027 di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Selasa, 20 Juli 2022. Pada saat yang sama, Ketua Mahkamah Agung juga melantik Wakil Ketua dan Anggota OJK.
Pelantikan ini sesuai Keputusan Presiden Nomor: No. 51/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Berikut adalah nama-nama yang dilantik pada hari ini, yaitu:
1.Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap anggota; 2.Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota; 3.Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 4.Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 5.Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 6.Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 7.Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen; 8.Doni Primanto Joewono sebagai anggota ex-officio dari Bank Indonesia; 9.Suahasil Nazara sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan.
Dalam sumpahnya, sembilan orang ini berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban. Mereka juga bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
Pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Menteri Kesekretariatan Negara, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisi Pembertantasan Korupsi, dan yang lainnya. (azh/RS) Sumber Humas Mahkamah Agung.
19 Jul
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2021 pada Selasa siang, 19 Juli 2022 di Mahkamah Agung, Jakarta. Capaian ini merupakan yang kesepuluh, dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2021.
“Mahkamah Agung itu satuan kerja banyak, temuan juga banyak, namun Alhamdulillah, semua terselesaikan. Makanya di antara yang lain, laporannya tertebal,” kata Anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA, sambil tersenyum saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2021 dari BPK ke Mahkamah Agung. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung yang hadir.
“Mahkamah Agung telah meraih Opini WTP sepuluh kali berturut-turut. Namun yang berbeda di periode ini adalah, Mahkamah Agung berhasil menindaklanjuti temua BPK RI 100 persen, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 90 persen. Ini harus dipertahankan” ungkap Achsanul Qosasi di hadapan pimpinan Mahkamah Agung.
Ia menambahkan bahwa capain tersebut telah ia beritakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
“Sebelum ke Mahkamah Agung, kami juga menyerahkan LHP ke MK dan KY, dan kami sampaikan terkait capaian Mahkamah Agung ini, agar bisa menjadi contoh bagi lembaga hukum yang lain,” ungkapnya.
Mahkamah Agung, menurut Achsanul sangat kooperatif, permintaan data sangat mudah, sehingga pemeriksaannya sesuai waktu, sesuai deadline yang telah ditentukan, tidak ada penambahan waktu.
Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerja sama yang baik selama ini dengan BPK RI.
“Semua capaian ini berkat kerja sama yang sangat baik di internal Mahkamah Agung sesuai dengan arahan dari BPK RI,” katanya.
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu menyampaikan bahwa berita ini sangat baik bagi Mahkamah Agung dan sangat menggembirakan.
“Semoga ini menjadi menjadi penyemangat bagi insan peradilan di seluruh Indonesia, demi kebaikan keuangan bangsa dan negara,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu berpesan kepada seluruh aparatur peradilan di Indonesia bahwa capain ini harus dipertahankan. Pada kesempatan tersebut ia meminta hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, dan beberapa anggota BPK RI. (azh/RS) Sumber Humas Mahkamah Agung
