LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID
TAHUN : 2023
PENILAIAN					BOBOT	JAWABAN	NILAI	%	KETERANGAN	CATATAN EVALUATOR
A.	PENGUNGKIT (60)				60,0		58,8	98,00%
	I.	PEMENUHAN (30)			30,0		29,18	97,27%
		1.	Manajemen Perubahan		4,0		4,00	100,00%
			i	Penyusunan Tim Kerja	0,5		0,50	100,00%
				a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		YA	1		Evidence
				b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas		A	1		Evidence
			ii	Rencana Pembangunan Zona Integritas	1,0		1,00	100,00%
				a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		YA	1		Evidence
				b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		A	1		Evidence
				c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM		A	1		Evidence
			iii	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	1,0		1,00	100,00%
				a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana		A	1		Evidence
				b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		A	1		Evidence
				c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti		A	1		Evidence
			iv	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1,5		1,50	100,00%
				a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM		YA	1		Evidence
				b. Sudah ditetapkan agen perubahan		A	1		Evidence
				c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		A	1		Evidence
				d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		A	1		Evidence
		2.	Penataan Tatalaksana		3,5		3,50	100,00%
			i	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1,0		1,00	100,00%
				a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		A	1		semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras Evidence
				b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		A	1		unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan Evidence
				c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		A	1		seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP Evidence
			ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,0		2,00	100,00%
				a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi		A	1		unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi Evidence
				b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi		A	1		unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi Evidence
				c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi		A	1		unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi Evidence
				d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik		A	1		laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala Evidence
			iii	Keterbukaan Informasi Publik	0,50		0,50	100,00%
				a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		A	1		sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap Evidence
				b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		A	1		dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti Evidence
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		5,0		5,00	100,00%
			i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,25		0,25	100,00%
				a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan		YA	1		Kebutuhan pegawai disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Evidence
				b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan		A	1		Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan Evidence
				c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja		YA	1		sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja Evidence
			ii	Pola Mutasi Internal	0,50		0,50	100,00%
				a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan		YA	1		Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai Evidence
				b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan		A	1		Evidence
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		YA	1		Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Evidence
			iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1,25		1,25	100,00%
				a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi		YA	1		Sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi Evidence
				b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai		A	1		semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai Evidence
				c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A	1		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% Evidence
				d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		A	1		Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya Evidence
				e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)		A	1		unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai Evidence
				f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		A	1		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala Evidence
			iv	Penetapan Kinerja Individu	2,00		2,00	100,00%
				a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi		A	1		seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) Evidence
				b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		A	1		Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model Evidence
				c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A	1		Evidence
				d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward		YA	1		hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan Evidence
			v	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,75		0,75	100,00%
				a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A	1		Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Evidence
			vi	Sistem Informasi Kepegawaian	0,25		0,25	100,00%
				a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala		A	1		Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai Evidence
		4.	Penguatan Akuntabilitas		5,0		5,00	100,00%
			i	Keterlibatan Pimpinan	2,50		2,50	100,00%
				a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan		A	1		Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan Evidence
				b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja		A	1		Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja Evidence
				c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		A	1		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Evidence
			ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2,50		2,50	100,00%
				a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada		YA	1		Evidence
				b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil		YA	1		Evidence
				c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)		YA	1		Evidence
				d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART		A	1		Evidence
				e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu		YA	1		Evidence
				f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		A	1		Evidence
				g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja		YA	1		Evidence
				h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja		A	1		Evidence
		5.	Penguatan Pengawasan		7,5		6,68	89,07%
			i	Pengendalian Gratifikasi	1,50		1,50	100,00%
				a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi		A	1		Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi Evidence
				b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		A	1		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan Evidence
			ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1,50		1,12	75,00%
				a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		B	0,75		Telah dibangun lingkungan pengendalian Evidence
				b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		B	0,75		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan Evidence
				c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		B	0,5		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Evidence
				d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		A	1		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait Evidence
			iii	Pengaduan Masyarakat	1,50		1,31	87,50%
				a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		B	0,5		Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan Evidence
				b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti		YA	1		pengaduan masyarakat dtindaklanjuti Evidence
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A	1		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Evidence
				d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A	1		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Evidence
			iv	Whistle-Blowing System	1,50		1,25	83,33%
				a. Whistle Blowing System telah diterapkan		B	0,5		Whistle Blowing System telah diterapkan Evidence
				b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System		A	1		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Evidence
				c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti		A	1		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti Evidence
			v	Penanganan Benturan Kepentingan	1,50		1,50	100,00%
				a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		A	1		Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama Evidence
				b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		A	1		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi Evidence
				c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		A	1		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Evidence
				d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		A	1		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Evidence
				e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A	1		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Evidence
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		5,0		5,00	100,00%
			i	Standar Pelayanan	1,00		1,00	100,00%
				a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		A	1		Penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku. Evidence
				b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan		A	1		Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya. Evidence
				c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		A	1		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat. Evidence
				d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		YA	1		Ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan. Evidence
			ii	Budaya Pelayanan Prima	1,00		1,00	100,00%
				a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		A	1		Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petu Evidence
				b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A	1		Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional; Evidence
				c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		A	1		Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan Evidence
				d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		A	1		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan Evidence
				e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A	1		Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi Evidence
				f. Terdapat inovasi pelayanan		A	1		Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi. Evidence
			iii	Pengelolaan Pengaduan	1,00		1,00	100,00%
				a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!		A	1		Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR. Evidence
				b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		A	1		Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja Evidence
				c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		A	1		Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala. Evidence
			iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1,00		1,00	100,00%
				a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A	1		Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun Evidence
				b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A	1		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline Evidence
				c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		A	1		Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat Evidence
			v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,00		1,00	100,00%
				a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		A	1		Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan. Evidence
				b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi		YA	1		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi. Evidence
				c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		A	1		Perbaikan dilakukan secara terus-menerus Evidence
	II.	REFORM (30)			30,0		29,62	98,73%
		1.	Manajemen Perubahan		4,0		4,00	100,00%
			i	Komitmen dalam perubahan	2,00		2,00	100,00%
				a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) - Isi Jumlah Agen Perubahan - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat		I	1,00		Evidence
				b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		I	1,00		Evidence
			ii	Komitmen Pimpinan	1,00		1,00	100,00%
				a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		A	1		Evidence
			iii	Membangun Budaya Kerja	1,00		1,00	100,00%
				a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		A	1		Evidence
		2.	Penataan Tatalaksana		3,5		3,50	100,00%
			i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50		0,50	100,00%
				a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		A	1		Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan Evidence
			ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,00		1,00	100,00%
				a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		A	1		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien Evidence
				b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		A	1		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien Evidence
			iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00		2,00	100,00%
				a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A	1		Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan Evidence
				b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A	1		Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan Evidence
				Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A	1		Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan Evidence
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		5,0		5,00	100,00%
			i	Kinerja Individu	1,50		1,50	100,00%
				a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		A	1		Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya Evidence
			ii	Assessment Pegawai	1,50		1,50	100,00%
				a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		A	1		Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai Evidence
			iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai	2,00		2,00	100,00%
				a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		I	1,00		Pelanggaran disiplin pegawai tahun 2022 adalah 0 pegawai Evidence
		4.	Penguatan Akuntabilitas		5,0		5,00	100,00%
			i	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2,0		2,00	100,00%
				a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		I	1,00		Evidence
			ii	Pemberian Reward and Punishment	1,50		1,50	100,00%
				a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		A	1		Evidence
			iii	Kerangka Logis Kinerja	1,50		1,50	100,00%
				a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?		A	1		Evidence
		5.	Penguatan Pengawasan		7,5		7,50	100,00%
			i	Mekanisme Pengendalian	2,50		2,50	100,00%
				a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		A	1		Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang Evidence
			ii	Penanganan Pengaduan Masyarakat	3,00		3,00	100,00%
				a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat		I	1,00		Persentase penanganan pengaduan masyarakat Evidence
			iii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2,00		2,00	100,00%
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)		I	1,00		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Evidence
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		I	1,00		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Evidence
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		5,0		4,62	92,40%
			i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50		2,12	85,00%
				a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		A	1		Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah. Evidence
				b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		70	0,70		Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: Evidence
			ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2,50		2,50	100,00%
				Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		A	1		Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media. Evidence
TOTAL PENGUNGKIT					60,00		29,18	97,27%
B.	HASIL (40)				40,0		39,56	98,90%
	1.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			20		22,32	99,20%
			a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)		17,5	3,96	17,32	99,00 %	https://drive.google.com/file/d/1mvf2LpnHmhT53DLaewirdWFFhm3421cT/view?usp=share_link
			b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya		5	5	5,00	100,00 %	Evidence
	2.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			20		17,24	98,51%
			a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)		17,5	3,94	17,24	98,50 %	https://drive.google.com/file/d/1Pc4vwLqIpcO6S4yj4bav1dy4-ZUn75Rs/view?usp=share_link
TOTAL HASIL					40,00		39,56	98,90%
Nilai Pembangunan ZI					100		98,36	98,36%