Beranda
Tentang Pengadilan
Pengantar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
Visi dan Misi Pengadilan
Profil Pengadilan
Sejarah Pengadilan
Struktur Organisasi
Wilayah Yuridiksi
Profil Hakim dan Pegawai
Profil Hakim
Profil Kepaniteraan
Profil Panitera
Profil Panitera Muda
Profil Panitera Pengganti
Profil Jurusita / Jurusita Pengganti
Profil Staf / Pelaksana
Profil Kesekretariatan
Sekretaris
Kepala Sub Bagian
Profil Fungsional
Profil Staf / Pelaksana
Profil Role Model & Agen Perubahan
Profil Agen Perubahan
Profil Role Model
Kepaniteraan
Kepaniteraan Pidana
Kepaniteraan Perdata
Kepaniteraan Hukum
Sistem Pengelolaan Pengadilan
E-Learning
Kebijakan dan Peraturan Pengadilan
Yurisprudensi
Rencana Strategis
Rencana Kerja dan Anggaran
Pengawasan dan Kode Etik Hakim
Layanan Publik
PTSP
Jenis Pelayanan
Standar Layanan
Maklumat Layanan
Kompensasi Layanan
Jam Kerja
Struktur PTSP
Pengaduan Layanan Publik
Dasar Hukum atau Regulasi Pengaduan
Prosedur Pengaduan
Layanan Disabilitas
Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
Prosedur Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
Aplikasi REKAN
Laporan
Laporan Hasil Penelitian
Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Daftar Aset dan Inventaris
Transparansi Anggaran
Laporan Tahunan
Laporan Keuangan
SAKIP
LHKPN
LHKASN
Laporan SKM
Laporan SPAK
Laporan Survey Harian
Pengumuman
Denda Tilang
Lelang Barang dan Jasa
Penerimaan Pegawai
Pengumuman Mahkamah Agung
Informasi Perkara
Delegasi
Statistik Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Jadwal Sidang
Direktori Putusan
PPID
SK dan Struktur Organisasi
SOP PPID
Kategori Informasi
Wajib Diumumkan Secara Berkala
Wajib Tersedia Setiap Saat
Dikecualikan
Tata Tertib Pengadilan
Prosedur Permohonan Informasi
Fasilitas dan Ruang Publik
e-Brosur
e-Court
Prosedur Peringatan Dini dan Keadaan Darurat
Layanan Hukum
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Prosedur Bantuan Hukum
Biaya Bantuan Hukum
Pengawasan Posbakum
Prosedur Pengajuan Perkara & Biaya Perkara
Prosedur Pengajuan Perkara
Biaya Perkara
Pengumuman Posbakum
Permohonan Eksekusi
Berita
Berita Terkini
Artikel
Foto Gallery
Kegiatan Pengadilan
Sarana Persidangan Anak
Video Gallery
Berita Seputar Pengadilan
Relaas Panggilan Umum
Hubungi Kami
Alamat Pengadilan
Social Media
Asisten Virtual / Whatsapp Bot
Reformasi Birokrasi
Zona Integritas
Dokumen Digital ZI
Inovasi Pengadilan
LKE ZI
Pencanangan Zona Integritas
Akreditas Penjaminan Mutu
SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Manual Mutu
Checklist APM
Manajemen Risiko
Dokumen Digital ZI
Beranda
Zona Integritas
Dokumen Digital ZI
LKE
ZI 2023
21
Sep
7
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID
TAHUN : 2023
PENILAIAN
BOBOT
JAWABAN
NILAI
%
KETERANGAN
CATATAN EVALUATOR
A.
PENGUNGKIT (60)
60,0
58,8
98,00%
I.
PEMENUHAN (30)
30,0
29,18
97,27%
1.
Manajemen Perubahan
4,0
4,00
100,00%
i
Penyusunan Tim Kerja
0,5
0,50
100,00%
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
YA
1
Evidence
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
A
1
Evidence
ii
Rencana Pembangunan Zona Integritas
1,0
1,00
100,00%
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
YA
1
Evidence
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
A
1
Evidence
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
A
1
Evidence
iii
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
1,0
1,00
100,00%
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
A
1
Evidence
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
A
1
Evidence
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
A
1
Evidence
iv
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
1,5
1,50
100,00%
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
YA
1
Evidence
b. Sudah ditetapkan agen perubahan
A
1
Evidence
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
A
1
Evidence
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
A
1
Evidence
2.
Penataan Tatalaksana
3,5
3,50
100,00%
i
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
1,0
1,00
100,00%
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
A
1
semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras
Evidence
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
A
1
unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
Evidence
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
A
1
seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
Evidence
ii
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2,0
2,00
100,00%
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
A
1
unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
Evidence
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
A
1
unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
Evidence
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
A
1
unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi
Evidence
d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
A
1
laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala
Evidence
iii
Keterbukaan Informasi Publik
0,50
0,50
100,00%
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
A
1
sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
Evidence
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
A
1
dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti
Evidence
3.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
5,0
5,00
100,00%
i
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
0,25
0,25
100,00%
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
YA
1
Kebutuhan pegawai disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
Evidence
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
A
1
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
Evidence
c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
YA
1
sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Evidence
ii
Pola Mutasi Internal
0,50
0,50
100,00%
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
YA
1
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
Evidence
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
A
1
Evidence
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
YA
1
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Evidence
iii
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
1,25
1,25
100,00%
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
YA
1
Sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
Evidence
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
A
1
semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Evidence
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
A
1
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
Evidence
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
A
1
Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
Evidence
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
A
1
unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
Evidence
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
A
1
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala
Evidence
iv
Penetapan Kinerja Individu
2,00
2,00
100,00%
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
A
1
seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
Evidence
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
A
1
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
Evidence
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
A
1
Evidence
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
YA
1
hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan
Evidence
v
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
0,75
0,75
100,00%
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
A
1
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
Evidence
vi
Sistem Informasi Kepegawaian
0,25
0,25
100,00%
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
A
1
Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
Evidence
4.
Penguatan Akuntabilitas
5,0
5,00
100,00%
i
Keterlibatan Pimpinan
2,50
2,50
100,00%
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
A
1
Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
Evidence
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
A
1
Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
Evidence
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
A
1
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Evidence
ii
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
2,50
2,50
100,00%
a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
YA
1
Evidence
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
YA
1
Evidence
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
YA
1
Evidence
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
A
1
Evidence
e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
YA
1
Evidence
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
A
1
Evidence
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
YA
1
Evidence
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
A
1
Evidence
5.
Penguatan Pengawasan
7,5
6,68
89,07%
i
Pengendalian Gratifikasi
1,50
1,50
100,00%
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
A
1
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
Evidence
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
A
1
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
Evidence
ii
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1,50
1,12
75,00%
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
B
0,75
Telah dibangun lingkungan pengendalian
Evidence
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
B
0,75
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
Evidence
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
B
0,5
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
Evidence
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
A
1
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Evidence
iii
Pengaduan Masyarakat
1,50
1,31
87,50%
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
B
0,5
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
Evidence
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
YA
1
pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
Evidence
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
A
1
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Evidence
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A
1
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Evidence
iv
Whistle-Blowing System
1,50
1,25
83,33%
a. Whistle Blowing System telah diterapkan
B
0,5
Whistle Blowing System telah diterapkan
Evidence
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
A
1
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
Evidence
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
A
1
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Evidence
v
Penanganan Benturan Kepentingan
1,50
1,50
100,00%
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
A
1
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Evidence
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
A
1
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
Evidence
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
A
1
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
Evidence
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
A
1
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
Evidence
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
A
1
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Evidence
6.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5,0
5,00
100,00%
i
Standar Pelayanan
1,00
1,00
100,00%
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
A
1
Penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku.
Evidence
b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan
A
1
Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya.
Evidence
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
A
1
Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
Evidence
d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
YA
1
Ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan.
Evidence
ii
Budaya Pelayanan Prima
1,00
1,00
100,00%
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
A
1
Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petu
Evidence
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
A
1
Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional;
Evidence
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
A
1
Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan
Evidence
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
A
1
Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
Evidence
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
A
1
Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
Evidence
f. Terdapat inovasi pelayanan
A
1
Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi.
Evidence
iii
Pengelolaan Pengaduan
1,00
1,00
100,00%
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
A
1
Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR.
Evidence
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
A
1
Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
Evidence
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
A
1
Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala.
Evidence
iv
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
1,00
1,00
100,00%
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
A
1
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun
Evidence
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
A
1
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline
Evidence
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
A
1
Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat
Evidence
v
Pemanfaatan Teknologi Informasi
1,00
1,00
100,00%
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
A
1
Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan.
Evidence
b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
YA
1
Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi.
Evidence
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
A
1
Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
Evidence
II.
REFORM (30)
30,0
29,62
98,73%
1.
Manajemen Perubahan
4,0
4,00
100,00%
i
Komitmen dalam perubahan
2,00
2,00
100,00%
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)
- Isi Jumlah Agen Perubahan
- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat
I
1,00
Evidence
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
I
1,00
Evidence
ii
Komitmen Pimpinan
1,00
1,00
100,00%
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
A
1
Evidence
iii
Membangun Budaya Kerja
1,00
1,00
100,00%
a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
A
1
Evidence
2.
Penataan Tatalaksana
3,5
3,50
100,00%
i
Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
0,50
0,50
100,00%
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
A
1
Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan
Evidence
ii
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
1,00
1,00
100,00%
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
A
1
Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
Evidence
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
A
1
Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
Evidence
iii
Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
2,00
2,00
100,00%
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
A
1
Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
Evidence
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
A
1
Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
Evidence
Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
A
1
Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
Evidence
3.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
5,0
5,00
100,00%
i
Kinerja Individu
1,50
1,50
100,00%
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
A
1
Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
Evidence
ii
Assessment Pegawai
1,50
1,50
100,00%
a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
A
1
Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
Evidence
iii
Pelanggaran Disiplin Pegawai
2,00
2,00
100,00%
a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
I
1,00
Pelanggaran disiplin pegawai tahun 2022 adalah 0 pegawai
Evidence
4.
Penguatan Akuntabilitas
5,0
5,00
100,00%
i
Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
2,0
2,00
100,00%
a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
I
1,00
Evidence
ii
Pemberian Reward and Punishment
1,50
1,50
100,00%
a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi
A
1
Evidence
iii
Kerangka Logis Kinerja
1,50
1,50
100,00%
a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?
A
1
Evidence
5.
Penguatan Pengawasan
7,5
7,50
100,00%
i
Mekanisme Pengendalian
2,50
2,50
100,00%
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
A
1
Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
Evidence
ii
Penanganan Pengaduan Masyarakat
3,00
3,00
100,00%
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
I
1,00
Persentase penanganan pengaduan masyarakat
Evidence
iii
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
2,00
2,00
100,00%
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
I
1,00
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Evidence
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
I
1,00
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Evidence
6.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5,0
4,62
92,40%
i
Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
2,50
2,12
85,00%
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
A
1
Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah.
Evidence
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
70
0,70
Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
Evidence
ii
Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
2,50
2,50
100,00%
Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab
A
1
Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media.
Evidence
TOTAL PENGUNGKIT
60,00
29,18
97,27%
B.
HASIL (40)
40,0
39,56
98,90%
1.
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
20
22,32
99,20%
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
17,5
3,96
17,32
99,00 %
https://drive.google.com/file/d/1mvf2LpnHmhT53DLaewirdWFFhm3421cT/view?usp=share_link
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya
5
5
5,00
100,00 %
Evidence
2.
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
20
17,24
98,51%
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
17,5
3,94
17,24
98,50 %
https://drive.google.com/file/d/1Pc4vwLqIpcO6S4yj4bav1dy4-ZUn75Rs/view?usp=share_link
TOTAL HASIL
40,00
39,56
98,90%
Nilai Pembangunan ZI
100
98,36
98,36%
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility