slot gacor Bandar TOgel Terpercaya Situs Gacor 2022 Slot online situs bola terpercaya Slot gacor slot dana slot gacor hari ini Slot Gacor 2022 slot gacor mudah menang Rtp gacor Rtp slot gacor https://inlis.kemenpppa.go.id/assets/ https://annotation.dbi.udel.edu/ngswiki/bocoranslotgacor situs gacor slot gacor slot pulsa deposit pulsa slot gacor slot gacor 2022 slot online slot dana situs slot gacor slot gacor bandar togel slot gacor slot terbaru slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot online slot gacor https://isoglyp.utep.edu/output/slot-deposit-pulsa https://isoglyp.utep.edu/output/slot-deposit-gacor https://isoglyp.utep.edu/output/slot-deposit-dana https://glcp.uvm.edu/landscape_new/-/slot-deposit-pulsa https://demo.webapi.edcs.abb.com https://champions-content-qa.generalmills.com http://liao.cis.udel.edu/amp/rtpslotgacor http://liao.cis.udel.edu/amp/slotdepositqris http://liao.cis.udel.edu/amp/slotdepositpulsa
Dokumen Digital ZI
Dokumen Digital ZI

LKE ZI 2022

02 Des

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID
TAHUN : 2022
PENILAIANBOBOTJAWABANNILAI%KETERANGANCATATAN EVALUATOR
A. PENGUNGKIT (60) 60,0   56,93 94,88%    
  I. PEMENUHAN (30) 30,0   28,09 93,63%    
    1. Manajemen Perubahan 4,0   4,00 100,00%    
      i Penyusunan Tim Kerja 0,5   0,50 100,00%    
        a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas   YA 1   Tim kerja telah dibentuk
Evidence
 
        b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas   A 1   penentuan anggota tim telah sesuai prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
Evidence
 
      ii Rencana Pembangunan Zona Integritas 1,0   1,00 100,00%    
        a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM   YA 1   telah mempunyai rencana kerja pembangunan zona integritas
Evidence
 
        b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM   A 1   Target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
Evidence
 
        c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM   A 1  
Evidence
 
      iii Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1,0   1,00 100,00%    
        a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana   A 1   semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
Evidence
 
        b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas   A 1   monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala
Evidence
eviden belum menyajikan jadwal monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas dalam setahun.
        c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti   A 1   semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
Evidence
dokumen monev area 1,2,3,4 dan 6 belum menyajikan rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.
      iv Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1,5   1,50 100,00%    
        a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM   YA 1   pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi
Evidence
 
        b. Sudah ditetapkan agen perubahan   A 1   agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya
Evidence
kontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya belum terlihat karena agen perubahan Januari-Juni 2022, agar ditampilkan agen perubahan yang lalu (tahun 2021) yang sudah terlihat kontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya;
        c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi   A 1   telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan
Evidence
Dokumen yang dilampirkan masih belum menjelaskan mengenai tidak adanya resistensi atas perubahan dalam pembangunan budaya kerja dan pola pikir. Mohon dilampirkan mengenai pelaksanaan bimtek/pelatihan/sosialisasi pelayanan prima.
        d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM   A 1   semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan
Evidence
 
    2. Penataan Tatalaksana 3,5   2,92 83,43%    
      i Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1,0   0,92 91,67%    
        a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi   A 1   ika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras
Evidence
 
        b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan   B 0,75   unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
Evidence
 
        c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi   A 1   seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
Evidence
pedoman evaluasi SOP berdasarkan PERSEKMA No. 1 Tahun 2012.
      ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,0   1,50 75,00%    
        a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi   B 0,5   unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
Evidence
upload e-SAKIP Kemenpan melampaui batas waktu berdasarkan surat SEKMA No. 3112/SEK/OT.01.1/12/2021
        b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi   B 0,5   unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
Evidence
 
        c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi   A 1  
Evidence
bisa ditambahin penjelasan update dan bukti data pengguna aplikasi ptsp on call dan EVA.
        d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik   A 1  
Evidence
- monev hanya untuk EVA, tidak ada monev aplikasi lain. -pelaksanaan monev berkala dapat diyakinkan melalui adanya jadwal pelaksanaan monev dalam dok. rencana kerja; laporan pelaksanan monev dll
      iii Keterbukaan Informasi Publik 0,50   0,50 100,00%    
        a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan   A 1   sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
Evidence
tambahkan pelaksanaan tugas PPID al. Laporan pelayanan informasi unit kerja tahunan (pelaksanaan tugas PPID mengacu pada SK KMA 1-144 Th 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan)
        b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik   A 1   dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti
Evidence
Pelaksanaan monev pelaksanaan kebijakan Keterbukaan informasi dimaksudkan bukan atas keterbukaan informasi di unit kerja saja melainkan termasuk efektivitas pelaksanaan tusi PPID. Laporan pelayanan informasi unit kerja tahunan (pelaksanaan tugas PPID mengacu pada SK KMA 1-144 Th 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) dijadikan dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
    3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 5,0   4,68 93,60%    
      i Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0,25   0,25 100,00%    
        a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan   YA 1   kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Evidence
 
        b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan   A 1   semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
Evidence
 
        c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja   YA 1   sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Evidence
Belum ada monev terhadap penempatan pegawai rekruitmen baru (misal : cpns);
      ii Pola Mutasi Internal 0,50   0,50 100,00%    
        a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan   YA 1  
Evidence
 
        b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan   A 1  
Evidence
 
        c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja   YA 1  
Evidence
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan mutasi yang belum dilakukan
      iii Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1,25   1,09 87,00%    
        a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi   YA 1   sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
Evidence
TNA masih menyajikan analisa pengembangan kompetensi berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu.
        b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai   A 1   semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Evidence
 
        c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan   A 1   persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
Evidence
 
        d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya   A 1   seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
Evidence
 
        e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)   B 0,67   unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
Evidence
dapat melengkapi dengan evidance pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi mandiri yang diupayakan di unit dalam bentuk Pelatihan kantor sendiri, bimtek, coaching dst
        f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja   B 0,55   monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala
Evidence
Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi belum menyajikan perbaikan kinerja
      iv Penetapan Kinerja Individu 2,00   1,84 91,75%    
        a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi   A 1   seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
Evidence
 
        b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya   B 0,67   seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
Evidence
 
        c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik   A 1   pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
Evidence
 
        d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward   YA 1   hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)
Evidence
penyampaian PKP pegawai yang saat ini telah menjadi salah satu dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja (reward)
      v Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0,75   0,75 100,00%    
        a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan   A 1   unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
Evidence
 
      vi Sistem Informasi Kepegawaian 0,25   0,25 100,00%    
        a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala   A 1   data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
Evidence
 
    4. Penguatan Akuntabilitas 5,0   5,00 100,00%    
      i Keterlibatan Pimpinan 2,50   2,50 100,00%    
        a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan   A 1   pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan
Evidence
 
        b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja   A 1   pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja
Evidence
 
        c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala   A 1   pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan
Evidence
Rapat masih belum berisikan pembahasan capaian kinerja yang diperjanjikan.
      ii Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2,50   2,50 100,00%    
        a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada   YA 1   unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap
Evidence
Pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja Th. 2022 bisa berupa : - Renstra 2020-2024 dan reviunya - RKT Tahun 2022 - PK tahun 2022
        b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil   YA 1   perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
Evidence
 
        c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)   YA 1   unit kerja memiliki IKU
Evidence
 
        d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART   A 1   seluruh indikator kinerja telah SMART
Evidence
 
        e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu   YA 1   unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
Evidence
 
        f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja   A 1   seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
Evidence
 
        g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja   YA 1   terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Evidence
 
        h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja   A 1   seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten
Evidence
tambahkan jika ada eviden pelaksanaan kegiatan mandiri pengembangan kompetensi (bimtek, pks/ddtk, inhouse training) bagi SDM yang menangani akuntabilitas kinerja tidak terbatas pada mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti diklat dst
    5. Penguatan Pengawasan 7,5   6,87 91,60%    
      i Pengendalian Gratifikasi 1,50   1,50 100,00%    
        a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi   A 1   public campaign telah dilakukan secara berkala
Evidence
 
        b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan   A 1   Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur
Evidence
 
      ii Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1,50   1,12 75,00%    
        a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   B 0,75   unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
Evidence
Eviden atas pelaksanaan pembangunan lingkungan pengendalian dapat ditunjukan pada adanya kebijakan pada aspek yang terkait anata lain pada : 1. Penegakan integritas dan nilai etika 2. Komiten terhadap kompetensi 3. Kepemimpinan yang kondusif 4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan 5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab 6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 7.Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
        b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan   B 0,75   unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
Evidence
Tambahkan dokumen Formulir Register Risiko, Formulir Status Risiko yang melekat/bawaan, Formulir Status Risiko Sisa (Residual Risk), Formulir Pemetaan SPIP
        c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi   B 0,5   unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
Evidence
eviden kegiatan pengendalian yang ada tambahkan penjelasan Form 3 : Formulir Status risiko sisa (residual risk) sebagai lanjutan dari Form-1 Formulir register risiko di point 2.b
        d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait   A 1   SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Evidence
 
      iii Pengaduan Masyarakat 1,50   1,50 100,00%    
        a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   A 1   unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
Evidence
 
        b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti   YA 1   pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
Evidence
 
        c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   A 1   penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
Evidence
bisa dengan hasil kegiatan monev atas penanganan pengaduan masyarakat tahun sebelumnya dan pelaksnaan monev dapat dilakukan untuk periode yang lebih panjang triwulan/semester tidak harus bulanan
        d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   A 1   seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
Evidence
 
      iv Whistle-Blowing System 1,50   1,25 83,33%    
        a. Whistle Blowing System telah diterapkan   B 0,5   unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
Evidence
 
        b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System   A 1   penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala
Evidence
Eviden yang dilampirkan hanya capture SIWAS. Laporan penangan pengaduan belum spesifik dipisahkan antara penanganan pengaduan umum dengan penanganan pengaduan atas pelapor internal yang penanganannya dilakukan melalui whistleblowing syestem
        c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti   A 1   seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
Evidence
eviden yang dilampirkan adalah evaluasi secara umum atas pengaduan umum, bukan spesifik atas pengaduan yang dilakukan penanganan melalui whistle blowing system
      v Penanganan Benturan Kepentingan 1,50   1,50 100,00%    
        a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama   A 1   terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama
Evidence
https://drive.google.com/file/d/1kiuffwlSzu-ly1_3zXux2f6z1DBShr20/view
        b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi   A 1   penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan
Evidence
https://drive.google.com/file/d/1rruiLRkp2v9wxVVnJpHnuye4TmXFzzXQ/view bisa ditambahkan SOP penanganan benturan kentingan sebagai bukti diiternalisasikan/diterapkan pada layanan.
        c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan   A 1   penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan
Evidence
 
        d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan   A 1   penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
Evidence
https://drive.google.com/file/d/1fpVYD_zqPVRA62Ww50tkwAhfRlsrp08e/view
        e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti   A 1   seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
Evidence
 
    6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5,0   4,62 92,40%    
      i Standar Pelayanan 1,00   1,00 100,00%    
        a. Terdapat kebijakan standar pelayanan   A 1   penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
Evidence
Standar Pelayanan belum sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku; Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; SK Sekma No. 026 Tahun 2012 tentang Standar pelayanan peradilan
        b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan   A 1   Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya
Evidence
 
        c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan   A 1   Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
Evidence
Reviu hanya sebatas monev SOP belum spesifik reviu dan perbaikan atas standar pelayanan yang ada (poin 1.a) dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
        d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan   YA 1   telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan
Evidence
 
      ii Budaya Pelayanan Prima 1,00   0,96 95,83%    
        a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima   A 1  
Evidence
 
        b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media   A 1   Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional
Evidence
 
        c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan   A 1   Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan
Evidence
eviden kebijakan pemberian reward and punishment tidak khsusus dimaksudkan kepada petugas pemberi layanan sehingga kurang spesifik atas pemberi layanan tetapi berlaku umum dan belum sepenuhnya mengakomodir/mempertimbangkan dalam kebijakan hasil penilaian pengguna layanan
        d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar   A 1   terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
Evidence
https://drive.google.com/file/d/1T0ilzYzrnQhtPKeVFkSWgNP02XrKLkcV/view
        e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi   A 1   seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
Evidence
 
        f. Terdapat inovasi pelayanan   B 0,75  
Evidence
 
      iii Pengelolaan Pengaduan 1,00   0,83 83,33%    
        a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!   A 1   Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
Evidence
bisa ditambahkan media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online
        b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan   B 0,5   Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
Evidence
 
        c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi   A 1  
Evidence
 
      iv Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1,00   1,00 100,00%    
        a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan   A 1   Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun
Evidence
lengkapi eviden dengan laporan Survei kepuasan masyarakat setiap triwulan dalam setahun
        b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka   A 1   Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline
Evidence
 
        c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat   A 1   dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat
Evidence
 
      v Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,00   0,83 83,33%    
        a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan   A 1  
Evidence
 
        b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi   YA 1  
Evidence
 
        c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus   B 0,5  
Evidence
 
  II. REFORM (30) 30,0   28,84 96,13%    
    1. Manajemen Perubahan 4,0   4,00 100,00%    
      i Komitmen dalam perubahan 2,00   2,00 100,00%    
        a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)
- Isi Jumlah Agen Perubahan
- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat
  I 1,00  
Evidence
Jumlah perubahan yang dibuat berdasarkan dari realisasi rencana kerja dari agen perubahan. Eviden belum memuat rencana kerja agen perubahan.
        b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen   I 1,00  
Evidence
Jumlah perubahan yang dibuat berdasarkan dari realisasi rencana kerja dari agen perubahan dan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen. Eviden belum memuat rencana kerja agen perubahan.
      ii Komitmen Pimpinan 1,00   1,00 100,00%    
        a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan   A 1  
Evidence
 
      iii Membangun Budaya Kerja 1,00   1,00 100,00%    
        a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari   A 1  
Evidence
Belum dilaksanakan sosialisasi/publikasi nilai-nilai organisasi, dan core Value ASN.
    2. Penataan Tatalaksana 3,5   2,84 81,14%    
      i Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0,50   0,34 67,00%    
        a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan   B 0,67   Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan;
Evidence
tambahkan struktur organisasi, dan bukti penyederhanaan jabatan yang ada di unit kerja al. melalui impasing dan atau peyetaraan jataban Fungsional Pranata Keuangan dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN di unit kerja
      ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1,00   1,00 100,00%    
        a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien   A 1   Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
Evidence
 
        b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien   A 1   Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
Evidence
 
      iii Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2,00   1,50 75,00%    
        a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   B 0,75   Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjuta
Evidence
 
        b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   B 0,75   Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
Evidence
Transformasi digital dimaksudkan sebagai upaya penyederhanaan proses bisnis melalui pemanfaatan TI pada bidang dibidang administrasi.
        Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   B 0,75   Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
Evidence
dokumen yang dilampirkan tidak sesuai, dengan pemenuhan diindikator terkait, yaitu dokumen monev atas bukti penyederhanaan proses bisnis melalui pemanfaatan TI pada bidang layanan publik.
    3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 5,0   5,00 100,00%    
      i Kinerja Individu 1,50   1,50 100,00%    
        a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya   A 1   Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya;
Evidence
 
      ii Assessment Pegawai 1,50   1,50 100,00%    
        a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai   A 1   Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
Evidence
 
      iii Pelanggaran Disiplin Pegawai 2,00   2,00 100,00%    
        a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai   I 1,00   Terjadi penurunan pelanggaran dari tahun sebelumnya
Evidence
 
    4. Penguatan Akuntabilitas 5,0   4,50 90,00%    
      i Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2,0   1,50 75,00%    
        a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih   I 0,75  
Evidence
 
      ii Pemberian Reward and Punishment 1,50   1,50 100,00%    
        a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi   A 1   Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment
Evidence
 
      iii Kerangka Logis Kinerja 1,50   1,50 100,00%    
        a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?   A 1   terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
Evidence
Kriteria : Permenpan No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kerangka logis kinerja diturunkan dalam SKP dan PKP individu pegawai
    5. Penguatan Pengawasan 7,5   7,50 100,00%    
      i Mekanisme Pengendalian 2,50   2,50 100,00%    
        a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang   A 1   Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja
Evidence
 
      ii Penanganan Pengaduan Masyarakat 3,00   3,00 100,00%    
        a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat   I 1,00   Semua pengaduan telah ditindaklanjuti
Evidence
 
      iii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2,00   2,00 100,00%    
        Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)   I 1,00   Semua pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN telah menyampaikan seluruhnya.
Evidence
 
        Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)   I 1,00   Semua telah melaporkan LHKASN
Evidence
 
    6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5,0   5,00 100,00%    
      i Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2,50   2,50 100,00%    
        a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikas
  A 1  
Evidence
 
        b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
  100 1,00  
Evidence
 
      ii Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 2,50   2,50 100,00%    
        Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab   A 1  
Evidence
 
TOTAL PENGUNGKIT 60,00   28,09 93,63%    
 
B. HASIL (40) 40,0   34,43 86,08%    
  1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL 20   17,37 77,20%    
      a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 17,5 3,97 17,37 99,25 %
Evidence
 
  2. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 20   17,06 97,49%    
      a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 17,5 3,90 17,06 97,50 %
Evidence
 
TOTAL HASIL 40,00   34,43 86,08%    
 
Nilai Pembangunan ZI 100   91,36 91,36%  
WhatsApp-Button