Prosedur Permohonan Informasi

15 Mei

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI

A. Hak Pemohon Informasi

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan lnformasi Publik melalui permohonan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut.

4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dalam memperoleh Inbrmasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

B. Kewajiban Pengguna Informasi

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROSEDUR KEBERATAN

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. adanya penolakan atas permintaan Pemohon Memperoleh lnformcsi Publik Dokumen Elektronik (tanpa biaya) Dokumen Cetak yang digandakan dengan Sarana Berbayar dalam hal lnformasi, berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi;

d. permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau

g. penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur dalam keputusan ini.

2. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

3. Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu paling lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan se bagaimana dimaksud pada angka 1.

5. Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik.

6. Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan salinannya kepada Pemohon, sebagaimana dalam Lampiran VIII. tercantum

7. Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi; atau

b. Pemohon meng1s1 formulir keberatan dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada Atasan PPID.